Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa target jumlah Sekolah Rakyat yang direncanakan untuk aktif di bulan Juli 2025 belum final dan bisa berubah. Namun, dia menekankan bahwa hingga akhir tahun 2025, setidaknya ada 65 buah Sekolah Rakyat dari proyek perbaikan fasilitas sekolah lama yang sudah siap digunakan.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaporkan bahwa sebanyak 53 sekolah rakyat akan menyambut siswa baru di tahun ajaran 2025/2026. Menurut Dody, peluncuran Sekolah Rakyat yang telah direnovasi ini menjadi langkah awal dalam proses pembangunan tersebut.
“Bila pada bulan Juli tahun 2025 jumlah sekolah rakyat yang aktif mencapai 70 buah, maka jangan marahi saya sebab angka tersebut semakin meningkat,” ujar Dody saat berada di Jakarta, Jumat (9/5).
Dody menyampaikan indikasi bahwa fase awal dari Sekolah Rakyat tidak akan memiliki asrama dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa seluruh murid-murid nantinya akan dirawat di sebuah asrama yang sedang dikonstruksi dan direncanakan untuk selesai pada tahun berikutnya.
Di fase berikutnya, akan didirikan 135 buah Sekolah Rakyat baru. Meskipun demikian, ukuran tanah setiap sekolah telah diubah, yaitu dari yang semula 5 hektar per satuan menjadi berkisar antara 6 sampai dengan 10 hectare, bergantung pada persyaratan wilayah tersebut.
Artinya, jumlah keseluruhan lahan yang diperlukan untuk Sekolah Rakyat meningkat dari 675 hektar hingga mencapai 1.080 hektare. Dodi sudah melakukan survei terkait lokasi sekolah baru itu bersama Kementerian Sosial.
Konstruksi fase dua untuk Sekolah Rakyat direncanakan selesai di bulan Juni 2026 dan siap digunakan pada Juli tahun tersebut. Diharapkan bahwa sekolah terbaru ini nantinya akan menawarkan program pendidikan lengkap, mencakupi jenjang dasar hingga menengah atas.
“Diharapkannya, Sekolah Rakyat ini mampu meredukasi tingkat kemiskinan hingga mencapai nol persen, sebab pendidikan merupakan salah satu metode yang tepat guna dan hemat biaya untuk memerangi kemiskinan,” katanya.
Kebutuhan untuk Membangun dan Mengoperasikan Sekolah Rakyat
Sektor sebelumnya, pemerintahan menaksir total dana yang dibutuhkan untuk membangun serta menjalankan Sekolah Rakyat merambah hinggaRp 100 miliar tiap institusi pendidikan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Keluarga Berencana, Muhaiman Iskandar, membocorkan bahwa telah terdapat 53 tempat yang sudah disiapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu.
Lokasi itu merupakan gabungan dari 41 sentra atau balai pendidikan milik Kementerian Sosial, 9 sentra pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 di Sumatera Barat dan 2 fasilitas dari Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur.
Muhaimin menyebut bahwa terdapat 41 fasilitas milik Kementerian Sosial yang dapat menampung sebanyak 2.546 pelajar. Dia juga menambahkan, “Saat ini telah tersedia kira-kira 50 sekolah, dan jumlah tersebut berpotensi meningkat,” ujar Muhaimin saat berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Maret.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa seleksi penerimaan calon murid Sekolah Rakyat akan mulai dibuka pada April dan beroperasi pada Juli 2025.
Penjaringan calon murid Sekolah Rakyat akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan ekonomi terendah pada desil 1 dan 2 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami prioritaskan yang punya minat sekolah, setelah itu ada tes kemampuan akademik,” kata Gus Ipul pada kesempatan serupa.