Pendidikan Militer Karya Dedi Mulyadi: Tidak Melanggar HAM



– Rencana program pelatihan militer yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diklaim tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Ini dijelaskan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia lewat Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat usai mereka meninjau langsung implementasi dari program tersebut.

Pelatihan pendidikan militari untuk murid-murid yang bandel diselenggarakan di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyatakan bahwa mereka berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat guna menjamin implementasi program tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi,” ungkap Hasbullah Fudail.

Dia menyebutkan bahwa selama pengawasan itu, tidak terdapat indikasi praktik
corporal punishment
.

Klasifikasi Siswa

Siswa-siswi yang bergabung dengan program ini termasuk mereka yang terlibat dalam pertarungan antarpelajar, bermain game secara berlebihan, merokok, sampai melakukan drag race di jalan raya.

Walaupun begitu, program pelatihan militer tersebut tidak lepas dari serbuan kritik yang berasal dari beragam pihak.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa,”Masalah anak muda yang diabaikan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.”

Dia mengatakan bahwa perilaku para remaja bandel itu bisa jadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Rencana Ke Depan

Para siswa yang ditempatkan di barak militer akan mengikuti pelatihan karakter dan disiplin selama dua minggu.

Di samping itu, Dedi Mulyadi berniat pula mengikutsertakan ASN yang kurang tekun dalam program tersebut dan menargetkan golongan dewasa dengan tingkah laku tercela.

Proyek ini dijadwalkan dimulai pada Juni 2025 nanti, setelah program pembelajaran berbasis karakter untuk pelajar yang bermasalah rampung.

“Bagi keluarga para pelajar, kami mendorong mereka untuk bekerja. Mereka bisa menjadi buruh konstruksi atau pengangkat barang, setelah itu kami membayari dan mengirimkan gajinya kepada keluarganya,” jelasnya.

Mengikuti tahapan-tahapan tersebut, diupayakan agar program pelatihan militer bisa menawarkan jawaban efektif terhadap masalah ketidakdisiplinan pemuda serta tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dalam lingkungan masyarakat.

Konten ini diperbaiki dengan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Tinggalkan komentar