KPAI: 6,7% Siswa di Sekolah Militer TNI Bingung Tentang Tujuan Program Gubernur Dedi Mulyadi


BERITA KBB

Saat ini sedang ramai dibicarakan di media sosial mengenai program pendidikan karakter untuk pelajar Jawa Barat yang dilaksanakan di barak TNI.

Program tersebut di-launching oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tujuan agar siswa-siswa yang termasuk dalam kategori bandel dapat mengadopsi sikap disiplin.

Sebelumnya, 30 pelajar dari Bandung sudah dimulai perjalanan mereka guna ikut dalam program yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat di Rindam III Siliwangi, Bandung, sejak tanggal 5 Mei 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menyatakan bahwa mereka sudah memantau program pendidikan karakter Pancawaluya yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Komisioner KPAI tersebut menyatakan bahwa 6,7% pelajar justru mengaku tak mengetahui sebabnya ikut dalam program pendidikan karakter yang ada di Barak TNI.

“6,7 persen dari para pelajar mengaku tak memahami sebabnya untuk bergabung dengan program tersebut,” ungkap Jasra saat memberikan keterangan melalui konferensi pers daring, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025.

Sebelumnya, Dedi telah mengirim sekitar 39 siswa SMP ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Jasra menggarisbawahi tentang asal-usul para pelajar dalam program Gubernur Jawa Barat di dua lokasi barak Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu Purwakarta dan Bandung.

Komisioner dari KPAI tersebut menekankan pentingnya evaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengiriman siswa ke Barak TNI lebih terarah dan sesuai tujuan.

“Penemuan ini menggambarkan pentingnya untuk memeriksa ulang target yang dituju oleh para partisipan saat implementasi program,” jelas Jasra.

Sebaliknya, menurut penjelasan Jasra, peserta dari program tersebut bukanlah didasarkan pada hasil evaluasi oleh ahli psikologi profesional, tetapi hanyalah berdasar pada rekomendasi wali kelas bimbingan dan konseling.

“Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas,” tukasnya.***

Tinggalkan komentar