, MEDAN –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara mengkritik masalah yang ada karena Provinsi Sumatra Utara menduduki urutan kedua dalam hal tingkat putus sekolah di tingkat dasar di seluruh Indonesia.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli merasakan kesedihan yang mendalam atas hasil survei Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen), di mana disebutkan bahwa Sumatra Utara adalah provinsi dengan tingkat putus sekolah tertinggi urutan dua.
Menurut dia, hal itu bukan cuma tentang angka saja, tapi merupakan peringatan penting bagi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota.
“Saya sungguh khawatir terhadap informasi dari Mendikdasmen yang mengungkapkan bahwa Sumatera Utara menduduki urutan kedua dalam hal tingkat keluar paksa dari pendidikan dasar di Indonesia. Hal ini tidak semata-mata sebatas statistik, melainkan merupakan pesan penting bagi kita semua,” ungkapnya ketika ditemui oleh Tribun Medan pada hari Jumat, 9 Mei 2025.
Dijelaskan bahwa apabila seorang anak meninggalkan pendidikan dasar, hal itu setara dengan mengakhiri prospek masa depan mereka.
“Saat seorang anak meninggalkan sekolah pada tahap awal, selain hak mereka terhadap pendidikan yang hilang, masa depan mereka serta potensi negara ikut sirna,” katanya.
Menurut mereka, komisi E DPRD Sumut menganggap hal ini mencerminkan masalah yang lebih mendalam. Seperti terdapatnya kesenjangan dalam akses pendidikan, kemiskinan struktural, serta kurangnya bantuan sosial.
“Masalah ini tak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, kewajiban kami adalah mengonfirmasi bahwa semua kabupaten atau kotamadya wajib sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab eksekutif mereka guna menjamin hak pendidikan bagi anak-anak Sumatera Utara dengan cara yang menyeluruh dan adil,” terangnya.
Komisi E juga, sesuai dengan yang disampaikan oleh Merryl, akan mengundang dan menilai setiap Dinas Pendidikan di setiap kabupaten/kota.
“Pihak Komisi E akan mengundang semua Dinas Pendidikan, kemudian melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah ada, sekaligus mendukung untuk memastikan bahwa dana pendidikan tepat sasaran kepada kelompok yang paling rawan seperti anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak buruh harian lepas, dan mereka yang bertempat tinggal di daerah pelosok,” jelasnya.
Menurut pernyataan tersebut, Komisi E DPRD Sumatera Utara mendorong agar setiap kabupaten atau kota meningkatkan program beasiswa, mendirikan sekolah yang didukung oleh komunitas, serta mengambil langkah proaktif dalam menyuarakan kepada publik tentang betapa vitalnya pendidikan bagi masa depan generasi muda.
“Bila kita tak serius saat ini, Indonesia Emas dapat menjadi Indonesia Khawatir. Sebab, gagal memberikan pendidikan dasar pada hari ini sama saja dengan gagal mempersiapkan para pemimpin, pekerja, dan pencipta inovasi negara untuk masa depan,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sumatera Utara menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan tingkat putus sekolah paling rendah untuk jenjang SD di Indonesia.
Hal itu diketahui dari website resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) yakni Data.dikdasmen.go.id
Gubernur Sumut Bobby Nasution memberikan tanggapannya terhadap masalah itu pada hari Selasa, 6 Mei 2025.
Berdasarkan pernyataan Bobby Nasution, alasan utama mengapa banyak warga Sumatera Utara meninggalkan pendidikan di tingkat SekolahDasar adalah karena sejumlah faktor. Salah satunya ialah ketersediaan akses serta sarana dan prasarana sekolah.
Bobby Nasution juga menyatakan bahwa masih ada banyak sekolah yang tidak memadai, khususnya di Kabupaten Nias Barat.
“Iya (banyak warga di Sumut yang berhenti sekolah dasar). Kami perlu melihat penyebabnya terlebih dulu,” katanya.
Hasil peninjunjangannya ke Kabupaten Nias Barat menunjukkan bahwa terdapat banyak sekolah yang tidak memadai untuk proses pembelajaran dan pengajaran.
“Faktornya adalah masalah layanan fasilitas. ini yang harus kita tekankan, ada beberapa sekolah yang tak layak. Ada juga yang viral kemarin di nias, bukan karena sekolahnya tak layak tapi karena akses jalan menuju ke sekolah masih jauh dari permukiman masyarakat,” ucapnya.
Merespon fakta bahwa Sumatera Utara menduduki posisi kedua dalam jumlah masyarakat yang meninggalkan pendidikan di Indonesia, Bobby bersumpah untuk mengawali perbaikan dengan peningkatan layanan dan sarana prasarana sekolah.
“Lanjut ke tahap selanjutnya, ada sejumlah langkah yang dapat kami ambil salah satunya adalah memperbaharui sarana dan prasarana serta meningkatkan layanan. Bila layanannya masih terpisah jauh dari pemukiman penduduk, maka akan diterapkan sistem dimana para guru dapat mendatangi wilayah-wilayah tersebut untuk memberikan pelayanan,” paparnya.
Berdasarkan informasi dari Disdakmen, propinsi dengan angka tertinggi siswa meninggalkan sekolah dasar adalah Jawa Barat dengan jumlah 4681 orang.
Sumatera Utara menempati posisi kedua dalam hal jumlah penduduk yang mengundurkan diri dari sekolah dasar, yaitu sebesar 3030 jiwa.
Peringkat ketiga untuk jumlah peminat yang tinggi setelah menamatkan Sekolah Dasar adalah dari Sumatera Selatan dengan 1767 peserta.
(Cr5/)
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News
Perhatikan pula berita atau info tambahan di
Faceboo
k,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel
Berita viral lainnya di
Tribun Medan